Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kehadiran Amerika Serikat selama 23 tahun di Irak tidak membawa manfaat bagi rakyat Irak selain kehancuran dan pendudukan.

Selama bertahun-tahun tersebut, rakyat Irak kehilangan lebih dari satu juta warga negaranya dan mengalami salah satu luka sejarah terbesar akibat pendudukan Amerika Serikat.

Penjarahan kekayaan minyak dan sumber daya keuangan Irak, hilangnya kemandirian ekonomi dan politik, serta konflik dengan kelompok teroris ISIS yang didukung Amerika Serikat menjadi bagian menyakitkan dari ingatan sejarah rakyat Irak.

Meskipun pasukan militer pendudukan Amerika Serikat telah meninggalkan Irak, negara tersebut masih harus menghadapi berbagai bentuk campur tangan politik Amerika dalam urusan dalam negerinya.

Qasim Salman al-Aboudi, seorang penulis dan pakar asal Irak, berbincang dengan wartawan ABNA mengenai perkembangan terbaru di negaranya, termasuk penarikan pasukan pendudukan Amerika Serikat, persoalan pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan, serta berbagai keputusan politik terbaru pemerintah Irak.

ABNA: Menurut Anda, apa dampak dan konsekuensi penarikan pasukan militer Amerika Serikat dari Irak bagi rakyat negara tersebut?

Menurut saya, penarikan pasukan Amerika dari Irak tidak membawa konsekuensi negatif. Sebaliknya, aspek positifnya terletak pada terbebasnya Irak dari kehadiran militer Amerika, yang saya pandang sebagai suatu bentuk pendudukan.

Hal tersebut dapat menjadi awal pembebasan nasional dari dominasi terhadap proses pengambilan keputusan politik Irak.

Rakyat Irak telah lama menderita akibat campur tangan Amerika Serikat, khususnya dalam persoalan keamanan dan kemunculan organisasi-organisasi teroris ekstremis yang berusaha menguasai Irak serta mengalihkan proses politik negara tersebut dari jalurnya.

Saya meyakini bahwa kebijakan Amerika Serikat telah menciptakan kondisi yang memungkinkan kekuatan-kekuatan teroris tersebut tumbuh dan berkembang. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius mengenai peran Amerika pada periode tersebut.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa penarikan pasukan Amerika merupakan awal dari tahap baru bagi Irak untuk memulihkan kemandiriannya dalam mengambil keputusan nasional.

Hal tersebut juga sejalan dengan orientasi kekuatan-kekuatan Poros Perlawanan, yang menjadikan berakhirnya kehadiran militer Amerika di kawasan Asia Barat sebagai salah satu tujuan utama mereka.

ABNA: Meskipun pasukan Amerika telah meninggalkan Irak, kita masih menyaksikan campur tangan politik para pejabat Amerika di negara tersebut. Bagaimana seharusnya para politisi Irak menyikapi persoalan ini?

Meskipun pasukan Amerika telah meninggalkan Irak, pengaruh Amerika Serikat masih terlihat dalam proses pengambilan keputusan politik Irak, khususnya melalui berbagai instrumen tekanan finansial dan ekonomi.

Salah satu persoalan terpenting adalah dana milik Irak yang berada di Federal Reserve Amerika Serikat. Persoalan ini merupakan salah satu isu paling menonjol yang berkaitan dengan kemandirian pengambilan keputusan ekonomi Irak.

Cara kekuatan-kekuatan politik Irak menghadapi kenyataan tersebut masih mengecewakan, khususnya di kalangan pihak-pihak yang memandang Washington sebagai penjamin pencapaian politik dan ekonomi mereka, termasuk sebagian kelompok dalam masyarakat Kurdi dan Sunni.

Saya berpendapat bahwa sebagian kekuatan tersebut menyelaraskan diri dengan pendekatan Amerika terhadap proyek yang diajukan Presiden Donald Trump dengan nama “Timur Tengah Baru”.

Di sisi lain, kelompok-kelompok Syiah memiliki perbedaan pandangan mengenai bentuk kehadiran Amerika dan masa depan hubungan dengan Washington.

Ketakutan sebagian politisi untuk menghadapi tekanan ekonomi atau menjadi sasaran serangan keamanan, sebagaimana yang sebelumnya dialami para pemimpin Perlawanan Islam Irak, tampaknya turut memperdalam perbedaan pandangan tersebut.

Keseluruhan faktor ini menyebabkan munculnya perbedaan sikap politik di Irak mengenai kehadiran dan pengaruh Amerika Serikat.

Padahal, Irak membutuhkan satu sikap nasional yang terpadu untuk menegaskan bahwa keputusan politik dan ekonominya harus dibuat di Baghdad, tanpa tekanan dari kekuatan asing.

ABNA: Baru-baru ini, sejumlah anggota pasukan Hashd al-Shaabi ditangkap dengan tuduhan menginjak bendera Amerika Serikat. Bagaimana pandangan Anda mengenai tindakan pemerintah Irak tersebut?

Menurut saya, penangkapan sejumlah anggota Hashd al-Shaabi pada hari penarikan pasukan Amerika, dengan alasan menginjak bendera Amerika Serikat, mengandung dua pesan politik penting.

Pesan pertama ditujukan kepada kekuatan-kekuatan perlawanan Irak.

Pesan tersebut menunjukkan keinginan pemerintah untuk kembali menegaskan komitmennya terhadap berbagai kewajiban dan kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak Amerika mengenai penarikan pasukannya dari Irak.

Namun, muncul sebuah pertanyaan: Apakah pemerintah Irak merupakan faktor penentu yang memaksa Amerika menarik pasukannya, atau justru keseimbangan kekuatan yang diciptakan oleh kelompok-kelompok perlawanan beserta tekanan yang menyertainya telah memaksa Washington mengambil keputusan tersebut?

Menurut saya, persenjataan kelompok-kelompok perlawanan memainkan peran mendasar dalam menciptakan keseimbangan kekuatan tersebut.

Adapun pesan kedua ditujukan kepada sistem Barat, terutama Amerika Serikat. Pesan ini bermakna bahwa otoritas Irak ingin menegaskan tanggung jawabnya dalam mengelola hubungan internasional dan regional, serta bahwa persoalan tersebut harus tetap berada di bawah kewenangan lembaga-lembaga negara.

Namun, saya berpendapat bahwa pendekatan semacam ini mencerminkan kegagalan politik dan moral, khususnya jika mempertimbangkan penderitaan yang dialami rakyat Irak selama bertahun-tahun kehadiran militer Amerika.

Dalam menangani persoalan tersebut, ingatan kolektif bangsa Irak harus dihormati.

Penghormatan terhadap berbagai kesepakatan tidak boleh menyebabkan pertimbangan asing ditempatkan di atas perasaan dan sikap rakyat Irak.

Oleh karena itu, saya meyakini bahwa pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui tindakan semacam ini tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak disertai sikap nasional yang jelas untuk menjaga kedaulatan dan martabat rakyat Irak.

ABNA: Sebagian pakar berpendapat bahwa pasukan al-Jolani dapat dikirim ke Irak dalam kerangka perang mendatang di kawasan. Apa pandangan Anda mengenai kemungkinan tersebut?

Saya berpendapat bahwa munculnya kemungkinan pengiriman pasukan yang berafiliasi dengan Ahmad al-Sharaa, yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani, ke Irak merupakan bagian dari berbagai rencana dan proyek regional maupun internasional.

Menurut saya, proyek-proyek tersebut bertujuan menjauhkan Irak dari Poros Perlawanan dan kembali menempatkannya dalam poros Barat. Dalam konteks ini, muncul langkah Irak untuk mendekati Damaskus, yang diwujudkan melalui pengiriman Kepala Badan Intelijen Nasional.

Langkah tersebut dapat dipandang sebagai peringatan terhadap segala bentuk petualangan militer yang berpotensi mengobarkan konflik di seluruh kawasan serta menimbulkan kerugian besar, baik korban jiwa maupun kerugian material, bagi negara-negara di dalamnya.

Menurut informasi yang kami terima, gagasan pengiriman pasukan tersebut tidak terlaksana, setidaknya pada tahap ketika informasi itu disampaikan. Hal tersebut berkaitan dengan ketidaksiapan militer Suriah untuk berperang di luar wilayah negaranya sendiri, serta berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh tindakan semacam itu, terlepas dari jaminan apa pun yang mungkin diberikan Washington atau pihak-pihak regional lainnya.

Namun, perlu dibedakan antara analisis yang dipublikasikan dan keputusan militer yang telah dikonfirmasi. Pentingnya persoalan ini mengharuskan pembahasannya didasarkan pada informasi yang terdokumentasi. Irak bukanlah arena terbuka untuk menyelesaikan pertikaian pihak-pihak lain.Setiap upaya menyeret Irak ke dalam perang regional akan menimbulkan tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas negara tersebut.

ABNA: Persoalan pelucutan senjata kelompok-kelompok perlawanan sebagai imbalan atas penarikan pasukan Amerika dari Irak menjadi salah satu isu yang dibicarakan dalam politik Irak. Apakah para pemimpin perlawanan dan pasukan Hashd al-Shaabi menyetujui gagasan bahwa persenjataan hanya boleh berada di tangan negara?

Persoalan pembatasan kepemilikan senjata agar hanya berada di tangan negara Irak saat ini menjadi salah satu tuntutan utama Amerika Serikat. Sementara itu, faksi-faksi perlawanan mengaitkan persoalan penyerahan senjata dengan berakhirnya kehadiran militer asing di wilayah Irak.

Meskipun benar bahwa pasukan Amerika telah meninggalkan Irak sebagaimana diumumkan, dari sudut pandang faksi-faksi perlawanan, hal tersebut tidak berarti berakhirnya seluruh bentuk kehadiran militer asing. Kehadiran militer Turki di Irak utara masih menjadi persoalan yang diperselisihkan.

Demikian pula, keberadaan kelompok-kelompok bersenjata Iran yang menentang Republik Islam Iran di wilayah Irak utara, sebagaimana telah dilaporkan, menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kedaulatan dan keamanan negara tersebut.

Oleh karena itu, sebagian pemimpin perlawanan berpendapat bahwa menyerahkan senjata sebelum persoalan-persoalan tersebut diselesaikan dapat membuat Irak rentan terhadap ancaman keamanan dan membatasi kemampuannya menghadapi ancaman dari luar.

Pandangan ini telah memengaruhi sikap berbagai faksi dan menimbulkan perbedaan yang jelas antara pihak-pihak yang mendukung penyerahan senjata atau pengintegrasian kelompok-kelompok bersenjata ke dalam lembaga negara dan pihak-pihak yang menolak menyerahkan senjata dalam kondisi saat ini. Sebagian faksi telah berpartisipasi dalam proses politik dan menjauhkan diri dari aktivitas bersenjata. Sementara itu, sebagian lainnya telah mengumumkan penyerahan senjata atau kesiapan menempatkan persenjataan mereka di bawah kewenangan pemerintah Irak.

Sebaliknya, berdasarkan informasi yang tersedia, faksi-faksi lainnya, termasuk Kataib Hizbullah dan Harakat al-Nujaba, bersama dua faksi lainnya, masih menolak menyerahkan persenjataan mereka.

Menurut saya, penyelesaian persoalan ini tidak dapat dipisahkan dari persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan kedaulatan dan keamanan.

Sebaliknya, persoalan tersebut memerlukan dialog nasional yang menjamin perlindungan terhadap Irak, membahas keberadaan militer asing, serta menetapkan secara jelas hubungan antara negara dan kelompok-kelompok bersenjata, tanpa tekanan maupun campur tangan yang dipaksakan oleh kekuatan asing.